Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso (Foto: Heru Haryono/Okezone)
JAKARTA – Komjen Pol Budi Waseso
akhirnya dimutasi dari posisi Kabareskrim Mabes Polri menjadi Kepala
Badan Narkotika Nasional (BNN). Pria yang akrab disapa Buwas itu
bertukar posisi dengan Komjen Pol Anang Iskandar yang kini diplot
menjadi Kabareskrim.
Praktisi hukum Razman Arif Nasution menilai, penggantian Buwas dari posisi Kabareskrim bermuatan politis. Apalagi, langkah itu dilakukan tak lama usai penyidik Bareskrim menggeledah kantor Dirut PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.
Menurutnya, pencopotan terhadap Buwas sejatinya juga dilakukan terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo yang tengah gencar mengusut kasus cessie BPPN.
"Saya setuju dengan statement dari Pak Fadli Zon, kalau Buwas dicopot maka Jaksa Agung juga harus dicopot," katanya, Jumat (4/9/2015).
Namun, menurut Razman, pencopotan itu logis berdasarkan penilaian person to person antara kinerja Jaksa Agung dengan Buwas sebagai Kabareskrim.
"Ingat tidak statement dulu pas awal jadi Kabareskrim dia mengatakan bahwa (Buwas) tidak akan mengkhianati institusinya. Artinya di tubuh Polri itu diduga ada yang sedang (ambisi) mencari jabatan," cetusnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, penggeledahan oleh penyidik Pidsus Kejagung dalam membongkar kasus cessie BPPN juga dapat dipandang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
“Karena tindakan Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, Jaksa Agung juga harus diganti,” kata dia beberapa waktu lalu.
Presiden, kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
"Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," sebut Fadli.
Praktisi hukum Razman Arif Nasution menilai, penggantian Buwas dari posisi Kabareskrim bermuatan politis. Apalagi, langkah itu dilakukan tak lama usai penyidik Bareskrim menggeledah kantor Dirut PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.
Menurutnya, pencopotan terhadap Buwas sejatinya juga dilakukan terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo yang tengah gencar mengusut kasus cessie BPPN.
"Saya setuju dengan statement dari Pak Fadli Zon, kalau Buwas dicopot maka Jaksa Agung juga harus dicopot," katanya, Jumat (4/9/2015).
Namun, menurut Razman, pencopotan itu logis berdasarkan penilaian person to person antara kinerja Jaksa Agung dengan Buwas sebagai Kabareskrim.
"Ingat tidak statement dulu pas awal jadi Kabareskrim dia mengatakan bahwa (Buwas) tidak akan mengkhianati institusinya. Artinya di tubuh Polri itu diduga ada yang sedang (ambisi) mencari jabatan," cetusnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, penggeledahan oleh penyidik Pidsus Kejagung dalam membongkar kasus cessie BPPN juga dapat dipandang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
“Karena tindakan Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, Jaksa Agung juga harus diganti,” kata dia beberapa waktu lalu.
Presiden, kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
"Di sini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," sebut Fadli.