Rabu, 12 Agustus 2015 | 13:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam
pemberian penghargaan dan tali asih kepada atlet dan pelatih
berprestasi asal Provinsi DKI Jakarta pada Sea Games XXVIII/2015
Singapura, di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (4/8/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba-tiba naik pitam ketika
wartawan bertanya perihal Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD
Prabowo Soenirman yang berencana memanggilnya. Hal itu terkait temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP)
APBD 2014, khususnya permasalahan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber
Waras, Jakarta Barat.
Awalnya, Basuki santai menjawab pertanyaan dan bersedia memenuhi undangan tim Pansus DPRD tersebut. "Enggak masalah, (tim Pansus DPRD) mau panggil saya, ya panggil saja. Salahnya di mana, jangan mengalihkan persoalan," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (12/8/2015).
"BPK buat temuan, saya sudah marah-marah kan sama BPK. Anda, kalau ada temuan, tanya dong sama kita (kami)," ujarnya.
Basuki mengaku bingung mengapa keputusan DKI membeli sebagian lahan RS Sumber Waras dipermasalahkan. Basuki mengatakan, DKI membeli 3,8 hektar lahan RS Sumber Waras dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 20 juta.
Menurut dia, pihak yang menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan, bukanlah Pemerintah Provinsi DKI.
"Peraturan pemerintah juga sudah menegaskan bisa membeli lahan dengan harga appraisal (taksiran) dan NJOP yang rata-ratanya 80 persen dari harga appraisal," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Basuki pun menantang DPRD maupun BPK untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan anak buahnya.
Ketika membicarakan hal ini, nada suara Basuki meninggi. Basuki mengaku tidak takut. Terlebih lagi, ia telah merealisasi kewajiban transaksi nontunai sehingga semua transaksi keuangan dapat diawasi secara detail.
Masih dengan nada suaranya yang tinggi, Basuki meminta BPK mengaudit semua proyek pembangunan gedung di Jakarta.
"Coba Anda cek semua tanah hasil pembelian pemerintah, coba cek tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk? Harganya harga apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci. Jadi, kalau mau audit orang tuh, lihat iktikad dan karakternya," kata Basuki dengan geram.
"Saya berani menantang kok, boleh periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong begitu? Apalagi si Soenirman Prabowo (Prabowo Soenirman), dia bisa kaya raya begitu kan, padahal cuma jadi Dirut (Direktur Utama) PD Dharma Jaya, lu berani buka-bukaan enggak? BPK audit dong dia, audit tuh Dharma Jaya pas di zamannya dia," kata Basuki lagi dengan suaranya yang masih meninggi.
Prabowo Soenirman mengatakan, Basuki tidak dalam posisi diundang dalam rapat pansus terhadap LHP atas laporan keuangan APBD 2014.
Rapat pansus hanya memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua Tim Pembahasan serta Sekretaris Pelaksana yang juga menjabat Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun. "Tapi, kalau kami butuh, suatu saat Pak Gubernur akan kami panggil," kata Prabowo.
Awalnya, Basuki santai menjawab pertanyaan dan bersedia memenuhi undangan tim Pansus DPRD tersebut. "Enggak masalah, (tim Pansus DPRD) mau panggil saya, ya panggil saja. Salahnya di mana, jangan mengalihkan persoalan," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (12/8/2015).
"BPK buat temuan, saya sudah marah-marah kan sama BPK. Anda, kalau ada temuan, tanya dong sama kita (kami)," ujarnya.
Basuki mengaku bingung mengapa keputusan DKI membeli sebagian lahan RS Sumber Waras dipermasalahkan. Basuki mengatakan, DKI membeli 3,8 hektar lahan RS Sumber Waras dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 20 juta.
Menurut dia, pihak yang menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan, bukanlah Pemerintah Provinsi DKI.
"Peraturan pemerintah juga sudah menegaskan bisa membeli lahan dengan harga appraisal (taksiran) dan NJOP yang rata-ratanya 80 persen dari harga appraisal," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Basuki pun menantang DPRD maupun BPK untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan anak buahnya.
Ketika membicarakan hal ini, nada suara Basuki meninggi. Basuki mengaku tidak takut. Terlebih lagi, ia telah merealisasi kewajiban transaksi nontunai sehingga semua transaksi keuangan dapat diawasi secara detail.
Masih dengan nada suaranya yang tinggi, Basuki meminta BPK mengaudit semua proyek pembangunan gedung di Jakarta.
"Coba Anda cek semua tanah hasil pembelian pemerintah, coba cek tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk? Harganya harga apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci. Jadi, kalau mau audit orang tuh, lihat iktikad dan karakternya," kata Basuki dengan geram.
"Saya berani menantang kok, boleh periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong begitu? Apalagi si Soenirman Prabowo (Prabowo Soenirman), dia bisa kaya raya begitu kan, padahal cuma jadi Dirut (Direktur Utama) PD Dharma Jaya, lu berani buka-bukaan enggak? BPK audit dong dia, audit tuh Dharma Jaya pas di zamannya dia," kata Basuki lagi dengan suaranya yang masih meninggi.
Prabowo Soenirman mengatakan, Basuki tidak dalam posisi diundang dalam rapat pansus terhadap LHP atas laporan keuangan APBD 2014.
Rapat pansus hanya memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua Tim Pembahasan serta Sekretaris Pelaksana yang juga menjabat Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun. "Tapi, kalau kami butuh, suatu saat Pak Gubernur akan kami panggil," kata Prabowo.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Kurnia Sari Aziza |
| Editor | : Desy Afrianti |