Jumat, 14 Agustus 2015
Suksesi kepemimpinan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera terjadi pada awal pekan ini. Mohamad Sohibul Iman ditetapkan sebagai Presiden PKS untuk periode 2015-2020 menggantikan M Anis Matta. Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Ke-1 Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, Senin lalu. Sebuah suksesi yang lancar dan damai.
Musyawarah Ke-1 Majelis Syura PKS di Bandung, Jawa Barat, menetapkan Sohibul Iman sebagai Presiden PKS menggantikan Anis Matta.
Salim Segaf Al'Jufrie dalam musyawarah yang sama terpilih menjadi Ketua Majelis Syura PKS. Posisi itu selama 10 tahun terakhir diduduki Hilmi Aminuddin.
Hasil musyawarah itu cukup mengejutkan mengingat selama ini pengaruh Hilmi dan Anis relatif besar.
Sohibul memahami bahwa tantangan memimpin PKS ke depan relatif berat. Terlebih lagi ia harus memimpin PKS yang kondisinya belum benar-benar pulih setelah diguncang kasus korupsi yang menjerat Presiden PKS 2010-2012 Luthfi Hasan Ishaaq.
Kendati demikian, Sohibul bertekad memperluas jaringan dan memperkokoh PKS sebagai partai dakwah serta partai kader yang bersih, peduli, dan profesional.
Berikut petikan wawancara dengan Sohibul di kantor DPP PKS Jakarta, Selasa (11/8).
Mengapa posisi Ustaz Hilmi yang begitu kuat bisa tergantikan?
Karena di PKS ada demokrasi. Saat pemilihan Majelis Syura, ada permufakatan yang diambil oleh Majelis Syura. Ketua Majelis Syura dipilih di antara anggota Majelis Syura. Pada Musyawarah di Bandung kemarin, dari 69 anggota Majelis Syura, hanya 67 anggota yang hadir. Lalu, dari 67 anggota itu, hanya 29 yang dianggap memenuhi syarat menjadi calon ketua Majelis Syura.
Dari situ anggota Majelis Syura memilih tiga nama besar dan yang muncul adalah Doktor Salim (Salim Segaf Al'Jufrie), Hidayat Nur Wahid, dan Hilmi Aminuddin. Ketiganya lalu memilih bermusyawarah dan bermufakat menetapkan Doktor Salim sebagai Ketua Majelis Syura.
Apa visi dan misi PKS ke depan setelah menjalani suksesi?
Sebetulnya, visi dan misi PKS sudah ditetapkan saat munas lalu. Kami pada dasarnya merupakan partai dakwah, partai kader. Kami ingin, pada setiap derap langkah, dakwah dan kader ini terealisasi.
Tapi, tantangan di lapangan ternyata tidak linear, justru semakin kompleks. Kami ingin mengaplikasikan prinsip dasar itu dalam kehidupan kebangsaan yang semakin kompleks.
Apa saja prinsip dasar yang dimiliki PKS?
Prinsip dasar kami adalah bersih, peduli, dan profesional. Kami akan terus berupaya mengaktualisasi prinsip-prinsip itu. Bersih, peduli, dan profesional sudah masuk Pasal 2 AD/ ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), sudah jadi ciri partai. Jadi, tak akan berubah.
Setelah kasus hukum yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq, PKS lebih banyak konsolidasi ke dalam. Apakah ini masih menjadi fokus utama?
Sebetulnya dalam organisasi, konsolidasi adalah proses yang kontinu, hanya masalahnya ada di intensitas saja. Dengan masalah kemarin, kami merasa harus tetap melakukan konsolidasi meski tidak seintens di awal (pada tahun 2012 saat Luthfi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi, konsolidasi tetap dilakukan.
Apakah ada target selain konsolidasi?
Di titik ini, selain konsolidasi, kami juga akan melakukan perluasan basis konstituen, kami ingin melebarkan sayap. Jadi, ada dua hal yang akan dilakukan, penguatan internal dan perluasan konstituen.
Apa program prioritas yang akan Bapak laksanakan?
Pertama, prioritas kami adalah menyiapkan munas dan melengkapi program kerja lima tahun mendatang. Kami ingin menyinergikan seluruh potensi besar di PKS untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.
Di titik ini, kami, PKS, merasa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Itu cita-cita kami.
Oleh karena itu, pada Munas lalu (2010), tagline kami adalah ingin menjadi partai dakwah yang kokoh untuk melayani masyarakat. Jadi, concern kami adalah bagaimana memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Apakah itu berarti PKS akan bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah?
PKS tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).
Apakah PKS akan menerima apabila mendapat tawaran menteri dari Presiden?
Kami tidak berpretensi untuk ikut masuk dalam kewenangan Presiden. Kami juga tidak mau berandai-andai. Di KMP, kami ada kesepakatan, ada komitmen, sehingga PKS tidak bisa memutuskan sendiri. PKS akan berkoordinasi dengan partai-partai lain di KMP.
[Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Agustus 2015, di halaman 2 dengan judul "Di PKS Ada Demokrasi".]