Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Okezone)
JAKARTA – Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam
akun Twitter mengeluhkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) yang tetap melakukan pengusuran terhadap Warga Kampung
Pulo, terlebih dengan cara-cara paksa atau arogan.
Menanggapi hal tersebut, Ahok menegaskan, bahwa putra bungsu Presiden Soeharto itu tidak paham kenapa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya mengunakan cara paksa untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun sewa (Rusunawa) Jatinegara.
Menurut Ahok, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengunakan cara-cara damai dan pendekatan yang baik agar Warga Kampung Pulo tidak menempati pinggiran Kali Ciliwung. Hal tersebut sudah dilakuka Pemprov DKI sejak era Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya no comment, biar entar kalian saja yang nilai. Karena ini proses sudah kami lakukan sejak 2013. Jadi sudah ada negosiasi, dialog dengan Pak Jokowi pada waktu itu warga Kampung Pulo mengatakan boleh (digusur) asalkan tinggalnya (mendapat tempat tinggal penganti) tidak jauh dari sana," ujar Ahok di sela-sela perayaan Lebaran Betawi yang diselenggarakan Bamus Betawi, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Untuk itu Ahok merasa dirinya telah benar dalam bertindak. Ahok mengajak Tommy Soeharto untuk sependapat dengan tindakan Pemprov DKI. Pasalnya, mendirikan bangunan di sepanjang Kali Ciliwung sangat dilarang.
"Ternyata di pinggir sungai itu ada oknum RT dan RW yang menjual dulu. Itu adalah pendatang yang dengan sengaja mereklamasi sungai Ciliwung. Itu Ciliwung jadi sempit kenapa, karena mereka reklamasi dengan mengunakan sampah-sampah," tegasnya.
Sebelumnya, Tommy Soeharto dalam kicauannya melalui akun Twitter @Tommy_Soeharto1, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Ahok adalah pemimpin Jakarta bukan tukang gusur masyarakat Ibu Kota.
"Ingat DKI itu milik Rakyat bukan milik pemerintah.. Pemerintahan DKI ada karena Rakyat yang memilih orang2 yang akan duduk di kursi pemerintahan.."
Menanggapi hal tersebut, Ahok menegaskan, bahwa putra bungsu Presiden Soeharto itu tidak paham kenapa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya mengunakan cara paksa untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun sewa (Rusunawa) Jatinegara.
Menurut Ahok, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengunakan cara-cara damai dan pendekatan yang baik agar Warga Kampung Pulo tidak menempati pinggiran Kali Ciliwung. Hal tersebut sudah dilakuka Pemprov DKI sejak era Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya no comment, biar entar kalian saja yang nilai. Karena ini proses sudah kami lakukan sejak 2013. Jadi sudah ada negosiasi, dialog dengan Pak Jokowi pada waktu itu warga Kampung Pulo mengatakan boleh (digusur) asalkan tinggalnya (mendapat tempat tinggal penganti) tidak jauh dari sana," ujar Ahok di sela-sela perayaan Lebaran Betawi yang diselenggarakan Bamus Betawi, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (23/8/2015).
Untuk itu Ahok merasa dirinya telah benar dalam bertindak. Ahok mengajak Tommy Soeharto untuk sependapat dengan tindakan Pemprov DKI. Pasalnya, mendirikan bangunan di sepanjang Kali Ciliwung sangat dilarang.
"Ternyata di pinggir sungai itu ada oknum RT dan RW yang menjual dulu. Itu adalah pendatang yang dengan sengaja mereklamasi sungai Ciliwung. Itu Ciliwung jadi sempit kenapa, karena mereka reklamasi dengan mengunakan sampah-sampah," tegasnya.
Sebelumnya, Tommy Soeharto dalam kicauannya melalui akun Twitter @Tommy_Soeharto1, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Ahok adalah pemimpin Jakarta bukan tukang gusur masyarakat Ibu Kota.
"Ingat DKI itu milik Rakyat bukan milik pemerintah.. Pemerintahan DKI ada karena Rakyat yang memilih orang2 yang akan duduk di kursi pemerintahan.."