Kamis, 3 September 2015 | 13:10 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) memberikan keterangan pers seusai
pertemuan di ruang Nusantara IV gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta,
Senin (6/4/2015). Pertemuan Presiden Jokowi dan DPR ini membahas
sejumlah isu, salah satunya terkait pencalonan Komjen Badrodin Haiti
sebagai Kepala Polri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESTerkait
- Terlalu Seksi, Model Cantik Ini "Diblokir" Snapchat
- Cerita Kebun Kurma sejak Zaman Nabi di Samping Masjid Quba
- Nama Artis Mirasih Tyas Endah Tertera dalam Berkas Dakwaan Mucikari RA
- Ada IIMS dan GIIAS, Pasar Mobkas "Terjun Bebas"
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil
Ketua DPR Fadli Zon menilai, akar masalah dari situasi ekonomi yang
memburuk saat ini bukanlah pada persoalan dukungan politik. Menurut dia,
masalah itu tidak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih dan
Koalisi Indonesia Hebat.
"KMP sejauh ini obyektif dan tidak pernah menjegal pemerintah, karena KMP ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015), seperti dikutip Antara.
Fadli mengatakan, keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR, melainkan karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Amien Rais Bicara soal "Rangkulan Maut")
Dia menilai, pemerintah tidak mampu mengonsolidasikan timnya, tidak mampu mendiagnosis, dan bahkan tidak tahu mana yang menjadi prioritas.
"Bahkan Presiden (Joko Widodo) sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya, dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengkritik bahwa pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum, khususnya di bidang ekonomi. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih Keluar dari KMP)
Menurut dia, dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, situasi ekonomi tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya.
"Jadi ini terkait leadership dalam pemerintahan. Pemerintah tidak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi," kata Fadli.
Dia mengatakan, kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban utang luar negeri makin meningkat. Selain itu, menurut dia, rupiah terpuruk hebat sejak 1998 dan cadangan devisa menurun. (Baca: "Tidak Ada Makan Siang Gratis, Pasti PAN Akan Masuk Kabinet")
"Sehingga, jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai (PAN) ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini," katanya.
Dia menegaskan, DPR saat ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat. Fadli mengatakan, makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung penuh segala program yang dijalankan pemerintahan. (Baca: Jokowi: Saya Sangat Menghargai Bergabungnya PAN
"PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program pemerintah," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Dia mengatakan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berperan bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.
Menurut dia, sudah saatnya PAN menilai semua pemangku kepentingan ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia, serta kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai.
"KMP sejauh ini obyektif dan tidak pernah menjegal pemerintah, karena KMP ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015), seperti dikutip Antara.
Fadli mengatakan, keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR, melainkan karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Amien Rais Bicara soal "Rangkulan Maut")
Dia menilai, pemerintah tidak mampu mengonsolidasikan timnya, tidak mampu mendiagnosis, dan bahkan tidak tahu mana yang menjadi prioritas.
"Bahkan Presiden (Joko Widodo) sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya, dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengkritik bahwa pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum, khususnya di bidang ekonomi. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih Keluar dari KMP)
Menurut dia, dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, situasi ekonomi tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya.
"Jadi ini terkait leadership dalam pemerintahan. Pemerintah tidak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi," kata Fadli.
Dia mengatakan, kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban utang luar negeri makin meningkat. Selain itu, menurut dia, rupiah terpuruk hebat sejak 1998 dan cadangan devisa menurun. (Baca: "Tidak Ada Makan Siang Gratis, Pasti PAN Akan Masuk Kabinet")
"Sehingga, jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai (PAN) ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini," katanya.
Dia menegaskan, DPR saat ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat. Fadli mengatakan, makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung penuh segala program yang dijalankan pemerintahan. (Baca: Jokowi: Saya Sangat Menghargai Bergabungnya PAN
"PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program pemerintah," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Dia mengatakan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berperan bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.
Menurut dia, sudah saatnya PAN menilai semua pemangku kepentingan ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia, serta kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Editor | : Sandro Gatra |
| Sumber | : Antara |