Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli meminta
kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk mengeksekusi
dua hal. Yakni, memberantas monopoli listrik di PLN serta menetapkan
biaya administrasi maksimal sehingga tidak ada permainan harga dari
mafia token listrik.
Usai Konferensi Pers Pembangkit Listrik 35 ribu megawatt (MW), Rizal
Ramli membeberkan permainan monopoli di lingkungan PLN yang mewajibkan
penggunaan pulsa listrik bagi masyarakat. Hal ini terjadi sejak dulu
sampai sekarang“Ada yang main monopoli di PLN, itu kejam sekali. Karena ada keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, tiba-tiba pulsa habis. Mencari pulsa listrik tidak semudah mencari pulsa telepon,” tutur dia di kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.
“Artinya 27 persen disedot provider setengah mafia. Mereka mengambil untung besar sekali. Padahal pulsa telepon saja kalau beli Rp 100 ribu, cuma bayar Rp 95 ribu. Itu kan uang muka, provider bisa taruh uang muka di bank lalu dapat bunga,” tegas dia
Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.
Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. “Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000,” terang Sofyan.