Selasa, 22 September 2015
Jadi, saudara-saudara sekalian se-bangsa se-tanah air... kondisi Indonesia saat ini benar-benar sedang krisis, bahkan lebih berat dibanding krisis keuangan tahun 1998.
Kesimpulan ini bukan reka-reka, tapi begitulah yang disampaikan oleh Sofjan Wanandi, Staf Ahli Wakil Presiden seperti yang dilansir detikcom. Berikut ini liputannya:
Sofjan Wanandi: Kondisi Pengusaha Berat, Terpaksa Rumahkan Karyawan
Jakarta - Kondisi sektor riil saat ini tengah berat, bahkan lebih berat dari krisis keuangan di 1998 lalu. Hampir semua pengusaha mengeluhkan kondisi ekonomi, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang turun.
"Kita perlu bersama-sama. Tidak pernah merasakan kayak begini. Pada 1998 krisis keuangan, sekarang sektor riil yang menurut kami lebih berat," jelas Staf Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, dalam dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Penegak Hukum, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Sofjan mengakui, daya beli masyarakat Indonesia saat ini sangat turun. Kondisi lesunya sektor riil ini, menurut Sofjan, belum pernah dihadapi oleh Indonesia.
"Bagaimana sekarang teman-teman pengusaha harus rumahkan karyawan karena tenaga beli turun. Turunkan dari 3 shift menjadi 1-2 shift. Bahkan berhentikan. Kita lihat 6 bulan pertama lebih dari 800.000 orang jadi pengangguran juga," ujar Sofjan.
Tak hanya itu, Sofjan mengatakan, dalam 6 bulan ke depan masalah ekonomi dunia tidak bisa diprediksi.
Meski begitu, Sofjan meminta pengusaha dan pemerintah tidak saling menyalahkan. Sofjan meminta pengusaha untuk tidak melakukan PHK.
"Kami lakukan deregulasi. Itu dilakukan 2 bulan lalu, karena maunya pejabat dan pengusaha itu lain. Paket (kebijakan ekonomi) dua dan ketiga di Oktober. Saya minta soal-soal kecil jangan diributkan. Kita cari jalan keluar di dalam kesulitan ini," kata Sofjan.
http://finance.detik.com/read/2015/09/21/132558/3024357/4/sofjan-wanandi-kondisi-pengusaha-berat-terpaksa-rumahkan-karyawan
***
Inikah buah pahit pemimpin hasil pencitraan yang tak punya kapasitas?
Jadi, bagaimana dengan nasib 250 juta rakyat Indonesia?