Oleh Agus Santoso
Kita dibuat ribut masalah BPJS-JHT, Diam-diam kemarin (2/7/2015) Jokowi ditemui Mr. James R Moffet (Chairman of Board of Freeport McMoRan Copper & Gold Inc) Big Boss Freeport.. Ada deal ?? (MetroTV: Bos Freeport Sambangi Jokowi & Menteri ESDM)
Ternyata akal-akalan pemerintah mau perpanjang Kontrak Karya Freeport yang akan berakhir 2021 diperpanjang sampai 2041 dengan mengubah menjadi IUP-OP... dengan embel-embel Freport mengembalikan lahan potensial ke negara dari luasan 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar. Ya... pasti lokasi sisa yang low-grade di Blok Wabu dengan potensi tembaga 4,3 juta ores, dan kualitas emasnya di 2,47 gram per ton. Lha yang kadar tingginya?? tetaplah dikuasai mereka...
Presiden kita sih mana paham ginian, Menteri ESDM mah udah pesanan dari sana.. gak bakalan ada keberanian menolak.. dengan alasan Mereka sudah menyiapkan investasi senilai 18 miliar dolar AS, 2,5 miliar dolar AS diantaranya untuk smelter, sisanya untuk pembangunan underground mining atau tambang bawah tanah. Menteri Pertambangan Terbodoh sepanjang sejarah Republik ini.. Cuma dikasih janji pepesan kosong akan membangun smelter September nanti dan tambang bawah tanah.
Bohong besar kalo orang Indonesia nggak bisa menjalankan sendiri Freeport.. Yang tidak kita punya adalah keberanian membongkar serangkaian selubung kontrak karya..
Jadi Nasionalisasi minimal renegosiasi, tidak hanya dengan 1-3,5% tetapi bisa 51% saham seperti Freeport, Newmont dan segala tambang-tambang asing dengan omzet diatas 1 Trilyun adalah penting dan jangan dilakukan lewat proses dagang kapital seperti pengalihan saham dengan mekanisme pembelian Pasar Modal, tapi lewat langkah politik.
Ingat Indonesia tidak membutuhkan dunia, tapi sekarang dunia yang membutuhkan Indonesia, inilah kenapa tidak ada cerita tentang embargo komoditi di Indonesia, kecuali embargo non komoditi seperti Film dan Senjata, karena kalo komoditi di embargo, mau makan apa mereka?