Selasa (23/6) kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat paripurna DPR yang membahas dana aspirasi (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan/UP2DP). Paripurna DPR akhirnya menyetujui Dana Aspirasi meski ditolak oleh 3 fraksi, PDIP-Nasdem-Hanura dengan berbagai interupsi.
"Dengan memperhatikan catatan (interupsi), mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi. Setuju ya?," kata pimpinan rapat paripurna Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
"Setuju..!!" ucap mayoritas anggota DPR. Tok! Laporan Baleg soal peraturan dana aspirasi disahkan.
Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto menjelaskan manfaat dan kriteria UP2DP antara lain berbentuk program fisik, pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana, berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus.
Menurut dia, UP2DP itu ditujukan untuk masyarakat desa, desa adat, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial.
"Bisa digunakan untuk pembangunan dan perbaikan tempat ibadah, kantor desa, sarana olahraga, panti sosial, jalan atau jembatan desa," katanya.
Usai memimpin rapat paripurna yang akhirnya menyetujui Dana Aspirasi, Fahri Hamzah berkicau di twitter tentang "bahaya pencitraan" yang mengorbankan kepentingan rakyat.
"Jangan pencitraan, karena rakyat punya persoalan Yg riil: perut.
Bahaya jika: Lebih baik citra baik tapi rakyat mati.
Daripada : Rakyat kenyang citra Pemerintah buruk.
Tidak masalah citra kita hancur. Tapi jangan karakter kita.
Karakter akan selamatkan kita dan bangsa kita.
Citra hanya akan selamatkan diri."
Demikian cuitan Fahri. Apakah menyinggung partai-partai yang menolak Dana Aspirasi demi pencitraan?
Sebagaimana diberitakan, sikap PDIP awalnya mendukung Dana Aspirasi. Di awal bergulirnya ide Dana Aspirasi mereka sangat getol mendukung. Ide masukan tentang peraturan Dana Aspirasi juga mayoritas berasal dari PDIP.
Bahkan, saat Partai Nasdem menolak Dana Aspirasi, politisi PDIP langsung mencap Nasdem hanya pencitraan.
Seperti dilansir TeropongSenayan, anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu menilai penolakan Fraksi Partai Nasdem DPR atas dana aspirasi hanyalah sebuah upaya pencitraan.
"Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba Fraksi Nasdem menolak, padahal selama ini mereka mendukung," ujar Masinton kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (16/6/2015) pekan lalu.
Masinton yakin usulan dana aspirasi sangat bermanfaat untuk rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kata Masinton, anggota DPR tidak ikut mengelola dana tersebut tetapi hanya mengusulkan proyek-proyek untuk daerah pemilihannya.
Namun setelah banyak suara miring atas Dana Aspirasi di media sosial, akhirnya PDIP malah ikutan Nasdem menolak. Fraksi PDIP di DPR menolak Dana Aspirasi atas intruksi dari Ketum PDIP Megawati
Dilansir okezone, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya mengikuti dua kolega koalisinya yakni Fraksi Partai NasDem dan Hanura yang menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dana aspirasi.
Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, perintah penolakan tersebut langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan mengirimkan surat ke fraksi.
"PDIP tadi sudah menyampaikan pandangan fraksinya (di rapat baleg), dan PDIP menyatakan menolak meneruskan usulan UP2DP," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Saat disinggung apakah PDIP dilema dengan program UP2DP tersebut, lantaran partai berlogo kepala banteng di saat-saat terakhir baru menyatakan penolakannya, Hendrawan menjawab tidak ada starategi apalagi mencari pencitraan.
"Tidak ada strategi, surat baru kita terima hari ini tadi pukul 10.30 WIB. Karenanya, kalau Ketua Umum sudah memutuskan, ya selesai kita harus mematuhinya," tegasnya.
Pencitraan... ohhh pencitraan.
"Jangan pencitraan, karena rakyat punya persoalan Yg riil: perut.
Bahaya jika: Lebih baik citra baik tapi rakyat mati.
Daripada : Rakyat kenyang citra Pemerintah buruk.
Tidak masalah citra kita hancur. Tapi jangan karakter kita.
Karakter akan selamatkan kita dan bangsa kita.
Citra hanya akan selamatkan diri."
"Dengan memperhatikan catatan (interupsi), mari kita setujui peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan dana aspirasi. Setuju ya?," kata pimpinan rapat paripurna Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
"Setuju..!!" ucap mayoritas anggota DPR. Tok! Laporan Baleg soal peraturan dana aspirasi disahkan.
Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto menjelaskan manfaat dan kriteria UP2DP antara lain berbentuk program fisik, pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana, berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus.
Menurut dia, UP2DP itu ditujukan untuk masyarakat desa, desa adat, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial.
"Bisa digunakan untuk pembangunan dan perbaikan tempat ibadah, kantor desa, sarana olahraga, panti sosial, jalan atau jembatan desa," katanya.
Usai memimpin rapat paripurna yang akhirnya menyetujui Dana Aspirasi, Fahri Hamzah berkicau di twitter tentang "bahaya pencitraan" yang mengorbankan kepentingan rakyat.
"Jangan pencitraan, karena rakyat punya persoalan Yg riil: perut.
Bahaya jika: Lebih baik citra baik tapi rakyat mati.
Daripada : Rakyat kenyang citra Pemerintah buruk.
Tidak masalah citra kita hancur. Tapi jangan karakter kita.
Karakter akan selamatkan kita dan bangsa kita.
Citra hanya akan selamatkan diri."
Demikian cuitan Fahri. Apakah menyinggung partai-partai yang menolak Dana Aspirasi demi pencitraan?
Sebagaimana diberitakan, sikap PDIP awalnya mendukung Dana Aspirasi. Di awal bergulirnya ide Dana Aspirasi mereka sangat getol mendukung. Ide masukan tentang peraturan Dana Aspirasi juga mayoritas berasal dari PDIP.
Bahkan, saat Partai Nasdem menolak Dana Aspirasi, politisi PDIP langsung mencap Nasdem hanya pencitraan.
Seperti dilansir TeropongSenayan, anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu menilai penolakan Fraksi Partai Nasdem DPR atas dana aspirasi hanyalah sebuah upaya pencitraan.
"Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba Fraksi Nasdem menolak, padahal selama ini mereka mendukung," ujar Masinton kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (16/6/2015) pekan lalu.
Masinton yakin usulan dana aspirasi sangat bermanfaat untuk rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kata Masinton, anggota DPR tidak ikut mengelola dana tersebut tetapi hanya mengusulkan proyek-proyek untuk daerah pemilihannya.
Namun setelah banyak suara miring atas Dana Aspirasi di media sosial, akhirnya PDIP malah ikutan Nasdem menolak. Fraksi PDIP di DPR menolak Dana Aspirasi atas intruksi dari Ketum PDIP Megawati
Dilansir okezone, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya mengikuti dua kolega koalisinya yakni Fraksi Partai NasDem dan Hanura yang menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dana aspirasi.
Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, perintah penolakan tersebut langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan mengirimkan surat ke fraksi.
"PDIP tadi sudah menyampaikan pandangan fraksinya (di rapat baleg), dan PDIP menyatakan menolak meneruskan usulan UP2DP," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Saat disinggung apakah PDIP dilema dengan program UP2DP tersebut, lantaran partai berlogo kepala banteng di saat-saat terakhir baru menyatakan penolakannya, Hendrawan menjawab tidak ada starategi apalagi mencari pencitraan.
"Tidak ada strategi, surat baru kita terima hari ini tadi pukul 10.30 WIB. Karenanya, kalau Ketua Umum sudah memutuskan, ya selesai kita harus mematuhinya," tegasnya.
Pencitraan... ohhh pencitraan.
"Jangan pencitraan, karena rakyat punya persoalan Yg riil: perut.
Bahaya jika: Lebih baik citra baik tapi rakyat mati.
Daripada : Rakyat kenyang citra Pemerintah buruk.
Tidak masalah citra kita hancur. Tapi jangan karakter kita.
Karakter akan selamatkan kita dan bangsa kita.
Citra hanya akan selamatkan diri."